Upaya dan wujud Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pemerintahan ke Publik

Tabloidbijak.co - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan kinerja pemerintahan kepada publik. 

Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Sumbar, Siti Aisyah, dalam jumpa pers dengan mediapada Kamis (19/12/2024).

Jumpa pers tersebut juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda Sumbar, perwakilan Dinas Kominfotik, Biro Organisasi, serta sejumlah kepala rumah sakit, termasuk RS Achmad Muchtar Bukittinggi, RSJ HB Sa'nin, dan RSUD M Natsir.

Kadis Siti Aisyah menyampaikan bahwa Sumatera Barat berhasil meraih penghargaan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (17/12/2024) lalu.

"Penghargaan ini membuktikan komitmen Pemprov Sumbar untuk menjaga dan meningkatkan transparansi pemerintahan melalui keterbukaan informasi serta akses pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Siti Aisyah.

Pemprov Sumbar memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Pemerintah terus berupaya memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tersedia dengan mudah dan akurat, imbuhnya.

"Informatif dinilai berdasarkan berbagai indikator, seperti pemenuhan permintaan informasi dari masyarakat serta ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel," jelasnya.

Pemprov Sumbar berhasil menciptakan sebanyak 496 inovasi hingga tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 289 inovasi berfokus pada pelayanan publik, 118 inovasi sesuai dengan kewenangan, dan 89 lainnya terkait tata kelola pemerintahan. Dari total 496 inovasi tersebut, 321 di antaranya telah diterapkan pada 2023-2024, sementara 113 masih dalam tahap inisiasi, dan 62 lainnya sedang diuji coba, jelas Kadis Kominfotik.

"Salah satu inovasi unggulan Pemprov Sumbar adalah Dasbor Pembangunan, sebuah platform digital yang menyediakan informasi terkait pendapatan, belanja, dan hibah. Dasbor ini memungkinkan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder untuk memantau data secara transparan dan real-time," urainya.

Selain itu, kata Kadis Kominfotik, dari 211 inovasi yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satu yang menonjol adalah program Sahabat Paru, yang berhasil memangkas waktu pelayanan publik di Rumah Sakit Paru dari 2 hari menjadi hanya sekitar 5 jam.

Pencapaian inovasi ini tak hanya membawa penghargaan bagi Sumatera Barat, tetapi juga memberikan insentif berupa tambahan Dana Insentif Fiskal (DIF). Dana ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah serta mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Barat.

"Keberhasilan ini tak lepas dari komitmen Gubernur Sumatera Barat, yang mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bawaslu, hingga pejabat eselon 3, berjumlah lebih kurang 400 orang untuk menciptakan inovasi yang meningkatkan pelayanan masyarakat. Inovasi tersebut mencakup aspek digital maupun non-digital, dengan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memastikan implementasi inovasi berjalan optimal," ulasnya.

Pemprov Sumatera Barat berkomitmen terus terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat.