Kejati Sumbar Tahan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ganti Lahan Jalan Tol Padang Pariaman

Tabloidbijak.co - Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Sumbar, SF, ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi ganti lahan jalan tol Padang-Pekanbaru di atas lahan Taman Keanekaragaman Hayati milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padangpariaman tahun 2020 sampai dengan 2021.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumbar Efendi Eka Putra didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumbar M. Rasyid, serta penyidik Kejati Sumbar mengatakan, bersamaan dengan SF juga ditetapkan 11 orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tol Jilid II tersebut. Sebanyak 12 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan tol Padang-Pekanbaru, Rabu (23/10/2024).

"Hari ini tim penyidik Pidana Khusus Kejati Sumbar resmi memanggil 12 tersangka untuk diperiksa," kata Asisten Intelijen Kejati Sumbar Efendri Eka Saputra dalam konferensi pers di Padang.

Ia menyebutkan dari 12 tersangka itu, yang datang memenuhi panggilan sebanyak 11 tersangka, sedangkan satu tersangka lainnya diketahui sudah meninggal dunia.

Sebelas tersangka yang memenuhi panggilan dari tim penyidik Kejati Sumbar itu, yaitu Sy selaku Ketua Pelaksana Pengadaan (P2T) Tanah, dan Y selaku anggota P2T. Keduanya merupakan pejabat Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) setempat.

Sementara sembilan tersangka lainnya adalah warga penerima ganti rugi, yakni M, B, Z, AM, MN, A, S, S, dan Z.

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan bukti permulaan yang cukup maka penyidik melakukan penahanan," kata Efendri yang didampingi Kepala Seksi Penyidikan Lexy Fatharani.

Khusus untuk dua tersangka yang berlatar belakang aparat sipil negara (ASN) BPN/ATR ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Padang.

Ia menjelaskan alasan penahanan secara subjektif karena khawatir tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Sedangkan alasan objektif adalah tindak pidana yang menjerat kedua tersangka berupa pidana yang diancam penjara lima tahun atau lebih.

Sementara terhadap sembilan tersangka lainnya, kata dia, penyidik menetapkan tahanan kota karena tim sedang mengupayakan pengembalian keuangan negara, selain itu mereka dinilai kooperatif sejak panggilan pertama pada 17 Oktober 2024.

Sebelumnya, kasus tersebut berawal saat adanya proyek pengadaan tanah untuk pembangun tol Padang-Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang di Kabupaten Padang Pariaman pada 2020.

Negara kemudian menyiapkan uang sebagai pembayaran ganti rugi tanah yang terdampak oleh pembangunan tol tersebut. Dalam proses pengadaan tanah itu tersangka tetap memproses pengadaan tanah untuk proyek tol Padang-Pekanbaru sebanyak empat kali, yaitu pada Februari dan Maret 2021.

Padahal, sudah ada pemberitahuan dari Asisten III Pemerintah Kabupaten setempat yang menyatakan bahwa tanah yang akan diganti rugi adalah aset pemerintah daerah, bukan milik orang per orang.

Akibat perbuatan tersangka S dan Y itu akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp27 miliar, sebagaimana hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Perbuatan tersangka itu juga telah memperkaya 10 orang yang menerima ganti rugi, padahal mereka bukanlah pihak yang seharusnya menerima pembayaran ganti rugi dari negara.

Tim penyidik menjerat para tersangka dengan primer melanggar Pasal 2 ayat (1), Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-Undang 32 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan subsider Pasal 3 Jo 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pada bagian lain, penetapan tersangka saat ini merupakan penyidikan jilid dua yang dilakukan oleh Kejati Sumbar terhadap proyek yang sama.

Dalam penyidikan sebelumnya ada 13 tersangka yang kini sudah berstatus sebagai terpidana dan sedang menjalani hukuman di penjara.