Dibawah Kepemimpinan Gubernur Mahyeldi, 99,9 Persen Nagari/Desa di Sumbar Teraliri Listrik

Tabloidbijak.co - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibawah kepemimpinan Gubernur, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy terus memacu realisasi Program Unggulan Sumatera Barat sejahtera dan berkeadilan hingga akhir periode kepemimpinannya. 

Sejumlah capaian telah berhasil dicatatkan. Termasuk pada capaian realisasi rasio elektrifikasi desa hingga bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang menuai pujian dan pengakuan nasional beberapa waktu lalu.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat, saat ini sudah berada diangka 99,9 persen. Capaian ini mengindikasikan hampir tidak ada lagi desa atau nagari di Sumatera Barat yang tidak teraliri listrik. 

Termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rasio elektrifikasi di daerah ini  per bulan Juni 2024 lalu, sudah mencapai 99,77 persen.  Pada tahun 2025 nanti, Pemprov Sumbar bersama PLN  akan melancarkan program Mentawai Terang yang akan menerangi Mentawai lewat pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Insyaallah, kita bersama PLN sudah punya Road Map program Mentawai Terang akan dimulai sekitar akhir tahun atau awal 2025 nanti. Jika Mentawai berhasil kita terangi, Rasio Elektrifikasi atau jumlah desa yang sudah teraliri listrik di Sumatera Barat akan menjadi seratus persen,” ungkap Mahyeldi di Padang, Rabu (18/9/2024).

Menurut Gubernur Mahyeldi, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menjadi satu-satunya daerah yang menyandang status Terdepan, Tertinggal dan Terluar atau 3T di Provinsi Sumatera Barat. 

Pasokan utama listrik di Mentawai, masih bersumber dari  Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sehingga luasan jangkauannya terbatas, akibatnya masih ada masyarakat yang masih belum menikmati akses jaringan listrik karena untuk operasionalnya membutuhkan supply Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ketersediaannya sangat bergantung pada keadaan cuaca dan kondisi alam.

“Sekarang sekitar  6 Mega Watt listrik yang mengaliri mentawai disupply oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Saat ini PLN bersama beberapa calon investor sudah punya rencana  untuk pembangunan beberapa unit pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Mentawai. Diharapkan setelah itu, seluruh kebutuhan listrik masyarakat Mentawai dapat terpenuhi,” ungkapnya.

Upaya mengeluarkan Mentawai dari status 3T, juga dilakukan Pemprov Sumbar dengan mengusulkan Kabupaten tersebut kepada pemerintah pusat lewat BPH Migas sebagai daerah prioritas program konversi bahan bakar minyak tanah ke gas LPG.

Usulan ini diajukan karena memang masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai hari ini belum pernah tersentuh program konversi bahan bakar minyak tanah ke gas yang dilancarkan pemerintah pusat beberapa tahun lalu.

“Selain mendorong pembangunan PLTS, kita juga mengusulkan program khusus konversi minyak tanah ke gas  di Mentawai agar masyarakat disana  mendapatkan tambahan kuota gas LPG 3 kilogram bersubsidi. Ini sudah menjadi keharusan dan kebutuhan bagi masyarakat,” tegas Gubernur Mahyeldi.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Herry Martinus menambahkan, sesuai tugas pokok dan fungsi,sejauh ini  pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung dan menyukseskan Progul Gubernur dan Wakil Gubernur pada poin Sumbar Sejahtera dan Berkeadilan.

Salah satu fokus Dinas ESDM Sumbar pada bidang energi ketenagalistrikan, adalah memberikan bantuan pemasangan jaringan instalasi listrik sederhana gratis bagi masyarakat tidak mampu serta memfasilitasi masuknya akses jaringan listrik PLN hingga ke wilayah terpencil maupun  terisolir.

“1,200 kepala keluarga tidak mampu kita bantu lewat program pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga sederhana pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022, jumlah penerima program Listrik RTS berjumlah 1,198 kepala keluarga,” jelasnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan pasokan jaringan listrik, Dinas ESDM Sumbar lewat sumber pendanaan yang dibiayai APBD maupun bantuan APBN  juga terus membangun unit-unit pembangkit Solar Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar dalam empat tahun terakhir.

Langkah ini dilakukan dalam upaya menjangkau masyarakat yang bermukim di wilayah yang  jauh serta tidak terjangkau instalasi jaringan listrik PLN.

Pada tahun 2022, Dinas ESDM Sumbar memasang 20 unit SHS di wilayah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu, dinas ini juga melakukan program revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Lolo di Kabupaten Pasaman serta PLTMH Muaro Tombang  di Kabupaten Pasaman Barat.

Lalu pada tahun 2023 lalu, dinas ini memberikan dukungan penuh terhadap sektor pertanian Sumbar dengan melakukan pemasangan PLTS irigasi di wilayah Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar. Pompa Irigasi tenaga surya yang dipasang, mengairi sekitar 30 ribu hektar sawah dan lahan pertanian masyarakat.

“Kita bantu sawah tadah hujan masyarakat dengan menyediakan PLTS Irigasi. Sehingga kebutuhan air sawah terpenuhi dan hasil produksi padi maksimal. Jika sebelumnya mereka hanya panen satu kali setahun, maka sekarang sudah bisa panen tiga kali setahun. sampai tahun 2024 ini kita sudah membangun PLTS Irigasi di lima lokasi,” ucap Heri Martinus.

Capaian penting Dinas ESDM Sumbar dibawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah lainnya, adalah keberhasilan meraih predikat daerah terbaik dua implementasi Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) dari Dewan Energi Nasional (DEN) pada tahun 2022 lalu.

Prestasi itu, dilanjutkan dengan keberhasilan Sumbar meraih predikat daerah inovasi terbaik dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dari lembaga yang sama pada tahun 2023. Deretan prestasi ini, membuktikan komitmen Pemprov Sumbar terhadap pengembangan potensi EBT lokal.

“Sumbar sudah punya dokumen Rancangan Umum Energi Daerah serta Roadmap Lumbung Energi Hijau Sumatera Barat. Kita juga terus berkoordinasi dengan PLN dan stakeholder terkait dalam pengembangan EBT. Sehingga kita adalah salah satu Provinsi dengan pemanfaatan tertinggi EBT di Indonesia,” ucapnya menjelaskan.

Sebagai gambaran, kata Herry Martinus, hingga akhir tahun 2023 lalu, porsi  EBT Sumbar sudah mencapai angka 26,9 persen (sesuaikan)  sementara porsi EBT Nasional, masih berada diangka 14,9 persen atau tertinggal dua kali lipat dari porsi EBT Sumbar. 

“Tingginya capaian ini, menjadi alasan kenapa Sumbar mendapatkan penghargaan dalam komitmen implementasi EBT selama dua kali berturut-turut. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini Sumbar kembali mendapatkan penghargaan serupa,” pungkasnya. (adpsb/bud)