WALHI Sumbar : Bencana Ekologis di Sumbar harus Dijadikan Momentum Perbaikan Tata Kelola

Tabloidbijak.co - Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Agam, dan Padang Panjang pada Sabtu (11/5/2024) kembali menjadi sorotan WALHI Sumbar lewat siaran persnya Senin (13/5/2024).

Organisasi lingkungan ini mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkrit dalam mencegah terulangnya bencana di masa depan.

WALHI Sumbar menyampaikan duka cita mendalam bagi korban bencana dan keluarga. Mereka mengajak semua pihak untuk terus memberikan dukungan, baik materil maupun immateril.

"Dukungan kita semua, dalam bentuk apapun, akan sangat berarti bagi korban. Semoga tim SAR dan para relawan yang membantu para korban dalam keadaan sehat," jelas WALHI Sumbar.

WALHI Sumbar melihat bencana ini sebagai momentum untuk membangun dan menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Bencana banjir dan longsor, menurut mereka, tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, tetapi juga oleh krisis ekologis yang terakumulasi.

"Bencana banjir dan longsor, tidak selalu soal ekstrimnya curah hujan, tetapi krisis ekologis yang terakumulasi. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang. Jika lingkungan terus diabaikan, maka kita akan terus menerus memanen bencana ekologis. Saatnya, kita semua meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan," tegas WALHI Sumbar.

WALHI Sumbar mengkritik keras kelalaian dan kegagalan pemerintah dalam melindungi lingkungan, menata ruang, dan menangani bencana.

Mereka menilai kawasan Lembah Anai seharusnya tidak dilanda bencana jika pemerintah serius dalam menjalankan tugasnya.

"BKSDA Sumbar harus bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan TWA Mega Mendung, Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Tanah Datar juga pihak yang bertanggungjawab terhadap bencana Kawasan Lembah Anai," urai WALHI Sumbar.

WALHI Sumbar mendesak pemerintah untuk meninggalkan kebijakan yang membahayakan masyarakat dan beralih ke kebijakan konkrit yang berfokus pada pencegahan dan mitigasi bencana.

Mereka juga menyerukan agar tata ruang dijadikan instrumen legal untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir risiko bencana.

"Masyarakat membutuhkan kebijakan konkrit, bukan laku gimmick penanggulangan bencana. Kegagalan pemerintah harus ditebus dengan kebijakan konkrit. Jangan lagi dipoles dengan gimmick politisasi bencana ekologis," tegas WALHI Sumbar.

WALHI Sumbar meminta pemerintah untuk melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah rawan bencana.

Mereka juga mendesak dilakukannya evaluasi dan penataan ulang pemanfaatan-peruntukkan ruang kawasan Lembah Anai berbasis KLHS dan analisis resiko bencana.

"Setelah penanganan dampak bencana, perlu dilakukan evaluasi dan penataan ulang pemanfaatan-peruntukkan ruang kawasan lembah anai berbasis KLHS dan analisis resiko bencana. Kegiatan pemulihan kembali fungsi sempadan sungai penting dilakukan, termasuk meng-audit dan memulihkan hulu DAS," ulas WALHI Sumbar.

WALHI Sumbar mengingatkan pemerintah untuk berani menegakkan regulasi dan kebijakan lingkungan hidup, tata ruang, dan kebencanaan. Mereka menegaskan bahwa pelanggaran dan kejahatan di bidang ini tidak boleh ditolerir.

"Mari kita tetap meningkatkan kesiapsiagaan, memperhatikan informasi resmi dan arahan dari pemerintah, semoga Sumatera Barat segera pulih dari bencana ekologis," tutup WALHI Sumbar.