Gubernur Mahyeldi Minta Pemkab Mentawai Terus Tetapkan Skala Prioritas demi Percepatan Pembangunan

Tabloidbijak.co - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai terus menetapkan skala prioritas dalam pembangunan serta penanganan masalah, serta memaksimalkan potensi luar biasa yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri temu ramah dan jamuan makan malam dari Bupati Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak beserta jajaran di Pantai Mapaddegat, Dusun Mapadegat, Desa Tuapejat, Sipora Utara, Rabu (28/2/2024).

“Kita harus senantiasa menetapkan skala prioritas dalam pembangunan. Sebab, ini penting untuk memaksimalkan sinergi dan kolaborasi antarpemerintah, dalam menangani segenap permasalahan yang ada di daerah,” ucap Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya.

Sebagaimana diketahui, sambung Gubernur, Mentawai memiliki potensi luar biasa, baik di bidang pariwisata, potensi perikanan, hingga pertanian. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar bersama empat perwakilan Kementerian dari pusat hadir langsung ke Mentawai untuk merumuskan strategi pemaksimalan segenap potensi yang ada, sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang ada.

“Tujuan utama mengundang langsung pihak Kementerian ke Sumbar, tentu saja untuk melihat potensi yang luar biasa itu,” ujar Gubernur lagi.

Sementara itu di sisi lain, Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas perhatian Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat untuk kabupaten yang dipimpinnya.

"Semoga cuaca hujan yang terjadi seharian ini membawa berkah bagi masyarakat Mentawai, melalui kunjungan jajaran Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat untuk rapat koordinasi terkait pembangunan dan akselerasi yang perlu dilakukan untuk mengeluarkan kabupaten ini dari status tertinggal," kata Pj. Bupati Fernando.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Perencanaan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Direktur Pengembangan Kawasan Kementerian Investasi/BKPN RI, Kepala Badan Kementerian Perhubungan, Perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM RI, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumbar, Sekda Sumbar, Sekda Mentawai, Instansi Vertikal, hingga OPD terkait. (adpsb/cen)