Kodam I BB Bentuk Tim Pemberantasan Begal Didukung Wako Medan

Tabloidbijak.co - Kodam I Bukit Barisan (I/BB) membentuk tim untuk memberantas begal di Medan. Sebelumnya, tim intelijen Kodam juga telah disebar untuk menjalankan misi itu.

"Terkait usulan anggota DPRD itu, saat ini kami sudah membentuk tim khusus untuk membantu Polri memberantas begal," kata Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian.

Aksi begal di Kota Medan sekitarnya telah membuat resah masyarakat. Belum lagi, persoalan itu kerap muncul dan viral di media sosial.

Pada dasarnya, lanjut Rico, berangkat dari kondisi itu pihaknya melalui Denintel Kodam I/BB telah siap untuk melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku begal.

"Tentu kami siap untuk membantu Polri memerangi para pelaku begal. Makanya ini sejumlah anggota telah disebar untuk membasmi begal dan geng motor," ungkapnya.

Demikian, ia berharap langkah ini sekiranya dapat meminimalisir maraknya kasus begal yang terjadi di Medan. Sehingga, warga mendapatkan rasa aman dan nyaman.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Sumut berpandangan bahwa situasi maraknya begal ini membuat Polri harus didukung oleh institusi lain, yakni TNI.

"Situasi yang meresahkan ini perlu dukungan dari institusi yang lain, saya berpendapat bahwa sudah saatnya TNI terlibat aktif dan berada dalam barisan terdepan dalam perang menghadapi komunitas begal di Sumut," ujar anggota DPRD Sumut Pantur Banjarnahor dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Pantur menyebut petugas harus mengambil tindakan tegas terhadap begal. Dia mengatakan begal saat ini sudah melakukan tindakan kekerasan di luar batas kemanusiaan.

"Polri dan TNI perlu tegas dan terdepan untuk menumpas tuntas begal yang selama ini melakukan kekerasan di luar batas kemanusiaan di Sumut dan terkhusus di Kota Medan," sebutnya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi merespons soal isu begal agar ditembak mati oleh pihak kepolisian. Menurutnya, tembak mati itu tidak bisa dilakukan begitu saja, ada aturannya.

"Bahwa tindakan kepolisian itu diatur oleh UU. Itupun diatur oleh peraturan Kapolri yang harus kita pedomani dalam setiap tindakan kita di kepolisian," kata Hadi Wahyudi, Jumat (14/7/2023).

Perwira menengah Polri itu mengatakan pihak kepolisian juga menjunjung Hak Asasi Manusia. Menurutnya, tidak semua kasus begal harus ditembak mati.

Namun, kata Hadi, jika pelaku begal tersebut sudah mengancam nyawa masyarakat atau petugas kepolisian, maka personel polisi bisa memberikan tindakan tegas, seperti tembak mati.

"Kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kita juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum yang kita jalankan," ujarnya.

"Ada polisi dalam keadaan terdesak dia harus mengeluarkan tembakan peringatan. Kemudian dalam keadaan terdesak untuk menyelamatkan jiwa masyarakat, jiwa para petugas, tentunya tindakan tegas itu harus dilakukan," sambung Hadi.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP, Pantur Banjarnahor, menyebut perbuatan begal sangat meresahkan masyarakat. Pantur pun mengusulkan agar anggota TNI untuk ikut dalam mengatasi begal.

"Situasi yang meresahkan ini perlu dukungan dari institusi yang lain, saya berpendapat bahwa sudah saatnya TNI terlibat aktif dan berada dalam barisan terdepan dalam perang menghadapi komunitas begal di Sumut," ujar anggota DPRD Sumut Pantur Banjarnahor dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Pantur menyebut petugas harus mengambil tindakan tegas terhadap begal. Dia mengatakan begal saat ini sudah melakukan tindakan kekerasan di luar batas kemanusiaan.

“Polri dan TNI perlu tegas dan terdepan untuk menumpas tuntas begal yang selama ini melakukan kekerasan di luar batas kemanusiaan di Sumut dan terkhusus di Kota Medan," sebutnya.

Pantur kemudian meminta agar masyarakat waspada terhadap keberadaan begal. Dia juga mengimbau agar masyarakat langsung melapor jika ada melihat begal beraksi.

"Masyarakat jangan takut untuk melapor kepada aparat hukum bila mengetahui dimana komunitas begal itu berada dan beraksi," jelasnya.

Wako Medan Bobby Nasution ditanya kembali apakah tindakan kriminal begitu parah, Bobby kembali melontarkan untuk menanyakan langsung ke masyarakat. Dengan korban yang sudah banyak, Bobby meminta agar langsung menanyakan ke masyarakat perlu atau tidak ditembak mati.

"Ya coba tanya masyarakat nya aja, lihat kondisinya, saya rasa dengan korban-korban yang sudah banyak di Kota Medan perlu nggak perlunya coba tanya masyarakat," ujarnya.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menegaskan jika dia wajib dan harus mendukung soal itu.

"Wajib dan harus mendukung kalau saya ya," tutupnya.

Sebelumnya KontraS Sumut mengkritik sikap Wali Kota Medan Bobby Nasution yang mendukung polisi tembak mati begal. Sikap Bobby itu dinilai KontraS justru akan menjerumuskan polisi ke posisi yang salah.

Koordinator Kontras Sumut Rahmat Muhammad menyebut menembak mati begal di merupakan penegakan hukum yang serampangan. Apalagi polisi sudah memiliki mekanisme penggunaan kekuatan yang diatur dalam peraturan polisi (perpol).

"Apa yang disampaikan Bobby merupakan penegakan hukum yang serampangan atau pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing," kata Rahmat Muhammad dalam keterangannya.

Korban Irawati Manurung, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodam I/BB dibegal ketika dalam perjalanan menuju tempat kerja. Kasus ini terjadi saat pro kontra tembak mati kepada pelaku begal.

Irawati jadi korban pembegalan di Jalan Patriot pada Rabu (12/7) sekitar pukul 06.05 WIB. Kini, kasus itu telah ditangani Polsek Sunggal yang berkoordinasi bersama Polda Sumut dan Polrestabes Medan untuk mengungkap para pelaku begal.